Alasan Pemerintah Hitung Lagi Barang Milik Negara


Rachmad dummy editor    29 August 2017 (04:22)   NASIONAL
img

Pemerintah memutuskan menilai kembali atas barang milik negara (BMN). Langkah tersebut diambil mengingat, penilaian BMN yang terakhir dilakukan pada 10 tahun lalu.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, penilaian BMN tersebut akan memakan waktu dua tahun atau selesai pada 2018. Dia bilang, penilaian atas aset negara tersebut dilakukan pertama kali pada 2007.

"Kenapa menjadi penting, pertama revaluasi aset yang kami canangkan, ini adalah merupakan update valuasi aset yang pertama kali dilakukan oleh Republik Indonesia pada tahun 2007 sampai dengan 2010. Jadi sebagian aset kita yang valuasi tahun 2007 sekarang ini sudah 10 tahun tidak divaluasi lagi," kata dia di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Jakarta, Selasa (29/8/2017).

Sri menuturkan, valuasi perlu dilakukan mengingat nilainya terus meningkat. Dia pun mengambil contoh pada aset berupa tanah yang tiap tahun terus meningkat.

"Nilai tanah upamanya, kalau bicara tanah di Jalan Sudirman atau Thamrin. Valuasi yang dilakukan 2007, katakan kita lihat Kementerian Koordinator Bidang Maritim, BPPT. Itu di Thamrin nilainya masih 2007, kalau lihat harga tanah jalan protokol pasti nilai tanah 10 tahun naiknya luar biasa. Oleh karena itu kita perlu update, sehingga neraca pemerintah akan berisi, akan mencerminkan nilai yang makin update reliable dari sisi aset, dari sisi liability atau utangnya," jelas dia.

Penilaian BMN ini dilakukan pada aset yang diperoleh sebelum tahun 2015. Lantaran, BMN yang diperoleh pada tahun 2016 hingga saat ini sudah tercatat dengan baik. Sri Mulyani menuturkan, penilaian barang milik negara (BMN) ini berbeda dengan skema yang dilakukan pada 2007 lalu. Dia bilang, pendataan kali ini akan dilakukan secara efisien.

"Sekarang kita menggunakan lebih efisien adalah dengan dekstop tadi. Mungkin tidak banyak yang betul-betul ke lapangan karena sertifikat sudah ada dan identifikasi asetnya sudah ada di dalam dokumen Republik Indonesia. Namun kita tinggal membuat teknik revaluasi itu tidak biaya yang sangat besar seperti 2007, 2010," ujar dia.

KOMENTAR